Pemerintah Pusat Kucurkan 200 Unit Bantuan RTLH untuk Konawe Kepulauan
Dilihat: 1 kali
Langara, Konkepkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memacu percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya. Setelah mengandalkan APBD dan bantuan Provinsi di tahun sebelumnya, kini Pemkab Konkep berhasil mendapatkan bantuan sebanyak 200 unit dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026.
Langkah ini merupakan respon nyata atas data tahun 2024 yang mencatat masih terdapat 3.027 unit RTLH yang tersebar di 7 Kecamatan se-Konkep.
Pada tahun 2025, Pemkab Konkep telah menangani 34 unit rumah melalui pemberian bantuan material dan upah kerja. Skema bantuan tersebut berasal dari dua sumber:
Pemprov Sultra: 10 Unit
Pemkab Konkep (APBD): 24 Unit
Setiap unit rumah mendapatkan alokasi sebesar Rp. 20 juta, yang diformulasikan untuk pengadaan bahan bangunan serta biaya upah tukang guna memastikan hunian menjadi layak tinggal.
Memasuki tahun 2026, upaya Pemkab Konkep mendapat angin segar melalui Program 3 Juta Rumah usungan pemerintah pusat. Usulan daerah ditindaklanjuti oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III.
Bupati Konkep melalui Kepala Dinas Perumahan, Ir. Munandar Mucharam, ST., M.Si, membenarkan adanya alokasi signifikan bagi wilayahnya tahun ini.
“Rencana alokasi bantuan yang diberikan tahun ini sebanyak 200 unit. Namun, jumlah tersebut masih menunggu hasil verifikasi calon penerima di lapangan,” ujar Munandar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/2/2026).
Hingga saat ini, Dinas Perumahan Konkep masih menunggu penetapan lokasi resmi (lokasi desa dan kecamatan) sembari mempersiapkan proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
“Jumlah alokasi sementara 200 unit, tetapi masih akan diverifikasi. Untuk lokasi detailnya sampai saat ini belum ditetapkan. Kami ingin proses ini cepat agar penyaluran bisa segera direalisasikan,” tambahnya.
Mengingat angka RTLH yang masih menyentuh 2.993 unit di tahun 2026 ini, Munandar berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat dapat mengalir secara konsisten setiap tahunnya. Sinergi anggaran sangat diperlukan mengingat keterbatasan APBD kabupaten dalam menuntaskan masalah pemukiman secara mandiri.
“Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa terus kebagian kuota, baik dari Provinsi maupun Pusat, sehingga ribuan rumah tidak layak huni di Konkep bisa dituntaskan secepat mungkin,” pungkasnya.
Sumber : Konkepkab.go.id
