Tahun Ini Pemkab. Konkep Target Predikat SAKIP “BB”

Konkepkab.go.id _ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) targetkan predikat SAKIP “BB” di tahun 2023 sesuai target RPJMD 2021-2026.

Untuk meraih tujuan tersebut Pemkab. Konkep melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Workshop dan Lokalatih penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dan SAKIP Kabupaten yang dihadiri oleh para kepala OPD se-Kabupaten Konkep dan Admin SAKIP OPD dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang hadir via zoom meeting dan dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/01/2023).

Bupati Konkep, H. AMRULLAH dalam sambutannya menyampaikan capaian SAKIP Konkep terus mengalami peningkatan 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2020 memperoleh predikat “B” dengan skor 60,19 dan tahun 2021 memperoleh predikat “B” dengan nilai 61,14, namun Kenaikan skor di tahun 2020 sampai tahun 2021 belum berdampak signifikan pada pencapaian SAKIP Kabupaten Konkep pada level Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Posisi Konawe Kepulauan masih berada pada posisi ke-12 dari 17 kabupaten/kota yang mana Konkep masih berada pada kategori “B” terbawah dan hanya mengalahkan 5 kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Muna Barat dengan predikat “CC”,” ujarnya.

Dirinya melanjutkan sesuai dengan target kinerja RPJMD Konkep periode 2021-2026, predikat SAKIP yang kita targetkan tahun ini adalah “BB”. Namun untuk menuju predikat BB ini bukanlah hal yg mudah, diperlukan kolaborasi yang baik antar perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program.

“Ini merupakan tantangan kita ke depan bagaimana meningkatkan SAKIP Kabupaten Konawe Kepulauan dengan predikat “BB” di tahun 2023 sesuai target RPJMD. Diperlukan ketelitian perangkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pemerintah dituntut agar lebih fokus pada upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran,” lanjut Amrullah.

Menutup sambutannya Amrullah mengingatkan lagi kepada para kepala OPD untuk bekerja ekstra di fase kedua pemerintahannya. Dia menekankan kepada semua elemen untuk bersinergi dengan tekad dan kemauan kuat untuk memajukan Konkep, termasuk mencapai target level SAKIP yang lebih tinggi.

“Di fase kedua pemerintahan kami, bukan waktunya berjalan lagi, tapi sudah waktunya berlari. Jika tidak bisa berlari maka dipastikan akan tertinggal,” tegasnya.

Wakil Bupati Konkep Tegaskan Tidak Ada Tawar Menawar Soal Disiplin ASN

Langara, Konkepkab.go.id – Wakil Bupati (Wabup) Konawe Kepulauan (Konkep) Andi Muhammad Lutfi menegaskan tidak ada tawar menawar soal disiplin ASN.

Penyataan tersebut disampaikan sesaat setelah selesai menggelar rapat pembahasan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dihadiri oleh Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Konkep, Kamis (25/01/2023).

Andi Muhammad Lutfi menjelaskan, dalam rapat yang diselenggrakan tadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Konkep, Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM telah memberi arahan kepada para Kepala OPD untuk bagaimana memberi contoh penegakkan disiplin sesuai aturan kepada bawahannya.

“Hari ini tegas kita sudah melaksanakan rapat dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, keputusannya adalah penegakan disiplin tidak ada tawar menawar itu harga mati,” jelasnya.

Kedepannya, Lanjut Andi Muhammad Lutfi, bagi ASN yang tidak disiplin akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan itu akan berjenjang dan kita tidak pilih merek.

“Siapapun yang melanggar aturan tentang disiplin itu akan kita beri sanksi yang tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada,”lanjutnya.

Andi Muhamamd Lutfi menegaskan pemberian sanksi bagi ASN bukan hanya pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melainkan sampai tingkat pemecatan apabila ASN tersebut tidak bisa lagi dilakukan pembinaan.

“TPP itu jelas sekian tidak hadir sekian persen yang dipotong, sampai pada tingkat pemecatan apabila yang bersangkutan tidak bisa lagi dilakukan pembinaan,” tegasnya.

Dirinya menambahkan mulai minggu depan apel gabungan akan dilaksanakan setiap hari senin sampai hari kamis di pelataran kantor Bupati Konkep. Hari jumatnya diisi dengan senam pagi dan bersih-bersih di kantor masing-masing.
Pada hari selasa sampai hari kamis secara bergilir kepala OPD akan bertindak sebagai pemimpin apel. Kepala OPD yang baru kembali dari perjalanan dinas diutamakan untuk menjadi pemimpin apel gabungan. Hal ini dilakukan supaya Pimpinan OPD tersebut menyampaikan hasil dari perjalanan dinasnya.

Selain itu Para camat juga akan diwajibkan mengikuti apel gabungan di minggu pertama bulan berjalan. Hal ini juga dilakukan agar apa yang menjadi kebijakan pimpinan daerah dapat mereka dengar langsung.

“Mulai hari senin ini kita akan lakukan apel gabungan setiap hari disini sampai dengan hari kamis dan hari jumatnya kita melakukan senam dan pembersihan-pembersihan rutin di kantor masing-masing.
Kita wajibkan Camat ikut apel di minggu pertama di bulan berjalan ,” tambahnya.

Ketua KPU Konkep Lantik 288 Anggota PPS

Menghadapi pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) melantik 288 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Wakil Bupati Konkep Andi Muhammad Lutfi, Sekretaris Daerah (Sekda) Konkep Ir. H. Cecep TRISNAJAYADI, MM, Koramil 1417-01 Wawonii, Kapolsek Wawonii, Komisioner KPU, dan Sekretaris KPU, Serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) turut menghadiri upacara pelantikan yang dilaksanakan pada hari Selasa (24/01/2023) bertempat di Lapangan TPI Langara.

Dalam Sambutanya Ketua KPU Konkep, Iskandar mengucapkan selamat kepada 288 anggota PPS yang terpilih.

“Selamat kepada rekan-rekan yang sudah terpilih dari seribuan orang yang mencoba keberuntungan untuk bergabung menjadi bagian dari penyelenggara kami,” ucapnya.

Iskandar mengharapkan 288 anggota PPS yang mayoritasnya adalah ibu-ibu itu dapat menyukseskan proses penyelenggaraan pemilihan umum pada 2024 nanti.

“Dari jumlah yang terpilih sebanyak 51% atau 147 orang dari 288 orang anggota PPS terpilih itu adalah ibu-ibu. Semoga pemungutan suara nanti yang jatuh pada tanggal 14 februari tahun 2024 yang bertepatan dengan hari kasih sayang dapat mensukseskan proses penyelenggaraan pemilihan umum,” harapnya.

Iskandar melanjutkan kinerja PPS akan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan datang.

“Beberapa tahapan yang sementara berlanjut atau berlangsung dalam beberapa hari ke depan adalah verifikasi administrasi perbaikan kesatu, dilanjutkan dengan verifikasi faktual calon anggota DPD serta pemutakhiran data pemilih, dimana dalam pemutakhiran data pemilih tersebut kerja anggota PPS sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas,” lanjutnya.

Pemkab. Konkep Bangun 34 Posyandu Prima di 6 Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan membangun 34 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pembangunan 34 Posyandu Prima yang bersumber dari Dana ALokasi Khusus (DAK) tersebut tersebar di 6 Kecamatan di wilayah Konkep.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Konkep, H. SASTRO, S.E mengatakan bahwa desa yang belum memiliki pos pelayanan kesehatan menjadi pioritas dalam pembangunan Posyandu Prima ini.

“Ada 34 titik dalam hal ini desa yang menjadi sasaran pembangunan Posyandu Prima. Tentunya desa-desa yang belum memiliki Posyandu saat dilakukan pendataan. Posyandu Prima ini lengkap semua fasilitasnya, mulai dari bangunan, penataan halaman, air bersih dan pelengkap lainnya di dalam ruang pelayanan,” ujarnya saat ditemui di kantor Dinkes Konkep belum lama ini.

Sastro menjelaskan, 6 kecamatan yang menjadi titik pembangunan 34 Posyandu Prima yakni, Kecamatan Wawonii Barat sebanyak 5 Posyandu, Wawonii Tengah 4 Posyandu, Wawonii Tenggara 8 Posyandu, Wawonii Timur 5 Posyandu, Wawonii Timur Laut 2 Posyandu, dan Wawonii Utara sebanyak 10 titik pembangunan.

“Dari 7 kecamatan se-Konkep, hanya Wawonii Selatan yang tidak dapat. Karena belum masuk lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan, insya Allah ke depan akan diperjuangkan,” jelasnya.

Sekretaris Dinkes Konkep, BISMAN ABDULLAH, S.KM, M.Kes, saat ditemui secara terpisah mengatakan, semua persyaratan pendukung pembangunan Posyandu Prima tersebut telah dipenuhi oleh Pemkab. Konkep dalam hal ini Dinkes, termasuk ketersediaan lokasi yang merupakan salah satu syarat utama dari Kementerian Kesehatan.

5 JPT Konkep Tunggu Rekomendasi 3 Besar Dari KASN

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tengah melakukan tahapan penjaringan 5 (Lima) Jabatan Pimpnan Tinggi (JPT) untuk posisi jabatan yang kosong yakni, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (PPKBP3A), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPM-PTSP), Inspektur Daerah, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Setwan).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Umar, S.Pd mengatakan dari 5 (Lima) JPT yang kosong tersebut telah mendaftar 15 orang pelamar dan masing-masing sudah melakukan asesmen.

“Ada 19 pendaftar untuk 5 posisi jabatan yang kosong, yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas PPKBP3A, Kepala Dinas DPM-PTSP, Inspektur Daerah, dan Sekretaris Dewan,” ujarnya, Senin (16/01/2023).

Umar menjelaskan nantinya untuk 3 besar akan direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selanjutnya menjadi dasar Bupati untuk melakukan disposisi jabatan.

“Nama-nama yang direkomendasikan nanti belum final, semua ppeserta masih berpeluang sama untuk dipilih, karena pejabat yang dipilih merupakan hak perogratif Pak Bupati, mudah-mudahan minggu ini ada jawabannya (KASN),” jelasnya.

Standar Kompetensi Jabatan Jadi Penentu Kinerja Organisasi

Dalam rangka mendukung profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dan penerapan manajemen ASN berbasis merit sistem, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) melaksanakan Lokalatih Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di hotel Kubah 9, Kota Kendari, Rabu (11/01/2023).

Bupati Konawe Keupulauan melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulanan Bencana Daerah, H. AWALUDIN, S.Pd, M.Pd, mengatakan dalam sambutannya bahwa Kompetensi ASN berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi apabila kompetensi yang dimilliki ASN tidak dikembangkan.

“Pengembangan kompetensi jabatan merupakan salah satu aspek kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang akhirnya berdampak pada kinerja organisasi,” jelasnya.

Susai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemene ASN, lanjut Awaludin, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

“Pengelolaan ASN dengan sistem merit merupakan sistem yang dianggap mampu memnciptakan birokrat yang profesional karena memuat kebijakan dan manjemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang politik dan ras,” lanjutnya.

Dia mengatakan, standar kompetensi jabatan meliputi tiga hal yaitu kompetensi manajerial,teknis, dan sosial kultural.

“Standar kompetensi untuk jenis jabatan masing-masing meliputi aspek manajerial, teknis, dan sosial kultural,” tuntasnya.

Tahun ini Pemkab. Konkep Target Fungsikan Senstra IKM Pengolahan Kelapa Terpadu

Fasilitas penunjang produksi telah rampung, Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan kelapa terpadu ditargetkan akan beroperasi di tahun 2023 ini.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Sudirman, SE, M.PWK, mewakili kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop), Sainul, SH, MM, mengatakan bahwa sebelumnya kendala yang dihadapi terkait keterlambatan pengoperasian Sentra IKM pengolahan kelapa terpadu ini ada 2 hal yakni kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan listrik.

“Alhamdulillah tahun ini sudah dianggarkan penyediaan listriknya dan kemarin pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah melakukan pemasangan. Insya Allah tahun ini akan kita muli pemanfaatan, karena semua mesin-mesin yang ada di dalam itu harus menggunakan listrik, ” jelasnya.

Lanjut Sudirman, uji coba pemanfaatan IKM Pengolahan Kelapa Terpadu akan dilaksanakan Maret mendatang dengan mengolah 5 produk yakni kopra putih, tempurung kelapa menjadi briket, sabut kelapa mejadi cocofiber dan turunannya, kemudian pengolahan batang kelapa dan natadecoco.

“Untuk Januari sampai Februari nanti dilakukan pembenahan, karena ada beberapa mesin itu sudah lama tidak digunakan, Insya ALlah Maret akan diuji coba dan bagaimana pemanfaatan dan pengembangan selanjutnya.” ujarnya.

Untuk tenaga pengelola, lebih lanjut Sudirman mengatakan pihaknya telah membangun komunikasi dengan pengelola dari luar daerah, yang dianggap berpengalaman dalam pengolahan produk-produk yang akan diolah dalam industri pengolahan terpadu tersebut.

“Jadi sebagai langkah awal kami sudah membangun komunikasi dengan orang-orang di Pulau Jawa yang berpengalaman mengelola produk-produk ini dengan menggunakan mesin yang tersedia, sambil mengajar atau meberikan pengalaman kepada masyarakat lokal untuk melakukan produksi,” tuntasnya.

Tingkatkan Kualitas SDM, Dikbud Konkep Dorong Tenaga Pengajar Ikut Program Guru Penggerak

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satunya adalah dengan mendorong ratusan tenaga guru untuk mengikuti program guru penggerak sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 tahun 2021.

Dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tersebut dikatakan bahwa guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

Armin, S.Pd, M.Pd selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konkep mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan motivasi kepada para tenaga guru lingkup Konkep untuk mengikuti program yang dicanangkan Menteri Nadiem Makarim tersebut.

“Kami terus berupaya memotivasi dan mendorong mereka (tenaga guru) untuk mengikuti program guru penggerak ini, karena selain menambah kualitas guru dengan berbagai pelatihan-pelatihan juga sertifikat guru penggerak ini menjadi salah satu syarat menjadi pemimpin kedepannya dalam hal ini Kepala Sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Armin mengaku sejauh ini dari 543 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 455 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 88 Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baru 2 guru yang bersertifikat guru penggerak.

“Alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 2 pengajar penggerak. Kalau tidak salah perekrutan angkatan ketujuh 1 orang kemudian angkatan kedelapan 1 orang, jadi totalnya 2 orang. Kemudian juga pengajar praktik ada 2 orang dari SD 7 Wawonii Barat. Pengajar praktik ini melatih guru penggerak yang terakomodir atau bersertifikat,” lanjutnya.

Kepala BKD Konkep : Tidak Ada Alasan OPD Lambat Realisasikan Anggaran 2023

Langara, konkepkab.go.id – Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Ir H Amrullah MT melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, S.P, M.P.W menghimbau kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran tahun 2023.

Mahmud mengatakan tidak ada alasan bagi para OPD untuk tidak melakukan percepatan serapan anggaran tahun 2023 pasalnya segala persiapan mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga kesiapan anggaran di triwulan pertama tahun 2023 telah disiapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).

“DPA sudah diserahkan, kemudian anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk triwulan pertama sudah ditransfer dari pusat dan sudah ada di daerah, jadi tinggal bagaimana masing-masing OPD melaksanakan kegiatannya,” jelasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKD Konkep untuk percepatan pelaksanan belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konkep tahun 2023, pihaknya mengadakan pelatihan penginputan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

“Mulai besok sudah pelatihan penginputan SIRUP untuk semua OPD, Kita belajar dari pengalaman tahun lalu (2022) salah satu kendala percepatan serapan anggaran karena keterlambatan penginputan SIRUP, tahun lalu kalau Saya tidak salah penginputan SIRUP itu bulan April, Insya Allah tahin ini Kita upayakan dipercepat,” jelasnya.

Sebelumnya Bupati Konkep Ir H Amrullah MT usai menerima DIPA tahun 2023, mengintruksikan kepada seluruh Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya untuk segera melakukan berbagai persiapan demi percepatan penyerapan anggaran tahun 2023.

“Agar seluruh OPD mepersiapkan desain dan dokumen lelang untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat penyerapan anggaran dan diharapkan juga bisa membantu untuk mengatasi kemampuan belanja masyarakat dengan percepatan beredarnya dana yang bersumber dari APBD,” pungkasnya.

Peringati Hari Bakti Kemenag Ke-77, Kepala Kemenag Konkep : Mari Bersatu Merawat Kerukunan Umat Beragama di Pulau Wawonii

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Konawe Kepulauan (Konkep) bersama Pemerintah Daerah Konkep melaksanakan upacara Peringatan Hari Amal Bhakti Kemenag ke-77  di Pelataran Kantor Bupati Konkep, Selasa (3/1/2023).

Wakil Bupati (Wabup), Andi Muhammad Lutfi bertindak sebagai Inspektur Upacara, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Konkep, Ir. H. Cecep Trusnanayadi, MM, Kepala Kantor Kemenag Konkep, Hasrun Taleo, M.Pd bersama jajaran, Pimpinan OPD dan ASN lingkup Pemkab Konkep.

Kepala Kantor Kemenag Konkep, Hasrun Taleo mengaku bersyukur dengan kondisi masyarakat Konkep yang selama ini mamapu menjaga kondusifitas dan mampu merawat kerukunan dengan menghindari ujaran dan perilaku yang bisa menimbulkan luka bagi sesama.

“Sejalan dengan tema hari ini, Saya mengajak seluruh jajaran senantiasa menebar energi kebersamaan dan tetap merawat kerukunan yang selama ini terjalin dengan baik. Berkat sinergitas antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat dan kesadaran masyarakat itu sendiri, sehingga Alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun ini tetap terjalin kerukunannya dan itu yang akan kita rawat,” ajaknya.

Selain memperkuat sinergitas dalam merawat kerukunan umat di Pulau Wawonii, Lanjut Hasrun, dalam mengahadapi pesta demokrasi tahun 2024 pihaknya akan terus berupaya melakukan sinergitas bersama semua pihak dalam melakukan pengawasan terutama terkait politisasi agama dan politisasi tempat-tempat ibadah.

“Penekanan dari Menteri Agama bahwa tahun 2023 ini sudah memasuki tahapan politik 2024, Kita (Kemenag) tetap menjaga kerukunan jangan sampai terlibat di dalamnya dan tetap memantau masyarakat agar tetap menjaga kerukunan selama pesta demokrasi tahun 2024 nanti, menghindari politisasi agama dan politisasi tempat-tempat ibadah yang bisa menodai kerukunan umat khususnya di Konawe Kepulauan,” ujarnya

Scroll to Top