Berantas Korupsi, Bupati dan DPRD Konkep Teken MoU dengan KPK

Berita Terkait

• 3.489 KPM di Konkep Terima 34,890 kg Bansos Rastra Tiap Bulan0
• Tahun ini, Konkep Pastikan Terima CPNS di Tiga Bidang0
• Inilah Daftar Desa Peserta Pilkades Serentak di Konkep Tahun 20180
• Genap Dua Tahun Pimpin Konkep, Amrullah- Andi M. Lutfi Sukses Buka Isolasi Pulau Wawonii0
• Mulai 17 Agustus 2017 Dua Kecamatan di Konkep Nikmati Listrik 24 Jam0
• Pramuka Konawe Kepulauan Diminta Menjadi Agen Informasi dan Aktif Perangi Hoax0
• Mentan Ajak Masyarakat Wawonii Perbanyak Tanam Pala dan Kelapa0

Berita Populer

• Puluhan Bocah di Konkep Berjalan Kaki 13 KM Demi Rayakan HUT RI ke-72
• Genap Dua Tahun Pimpin Konkep, Amrullah- Andi M. Lutfi Sukses Buka Isolasi Pulau Wawonii
• Tertarik Keindahan Pantai Kampa Satu Investor Bakal Bangun Resort Berbintang
• Wisata Pantai Polara
• Wisata Pantai Sawaea
• Bupati Konkep Launching Aplikasi Beasiswa Wawonii Cerdas
• Inilah Daftar Desa Peserta Pilkades Serentak di Konkep Tahun 2018
• KPU Konkep Tetapkan DPSHP Pemilu 2019
• Nama Konawe Kepulauan Segera Berganti Menjadi Pulau Wawonii
• Wisata "KANOPI" Didesain Terintegrasi

Keterangan Gambar : Bupati Konkep, H. Amrullah didampingi Ketua DPRD Konkep, Musdar, saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di hadapan pimpinan KPK Basaria Panjaitan dan Pj Gubernur Sultra Teguh Setya Budi, (Foto : Nanag)

Kendari, konkepkab.go.id - Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), baru saja digelar di Aula Bahteramas, Rabu (28/3) di Kota Kendari. Rapat tersebut dipimpin langsung Pj. Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi dihadiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan.

Hadir pula Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh dan 17 Kepala Daerah serta pimpinan DPRD yang ada di Bumi Anoa. Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kegiatan penandatanganan memorandum of understanding (MoU), antara Bupati dan Pimpinan DPRD se-kabupaten/kota di Sultra dengan Pimpinan KPK yang disaksikan oleh Forkompimda Sultra.

Selain Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Ir H. Amrullah, MT dan Ketua DPRD Konkep, Musdar, S.sos, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekda Konawe Kepulauan Ir. Cecep Trisnajayadi, MM, Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PTSP Konkep.

Seperti daerah lainnya, MoU antara Bupati, DPRD Konkep dengan KPK berisi komitmen dua belah pihak dalam upaya memberantas korupsi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Diantaranya adalah penerapan aplikasi atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses perencanaan daerah (e-planning) yang disingkronkan dengan kegiatan penganggaran (e-budgeting), kesepakatan laian adalah peningkatan maturitas atau kematangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Disepakati pula untuk meningkatkan layanan perizinan di daerah yang ditangani oleh Pelayanan Terpadi Satu Pintu (PTSP).

Pimpinan KPK mengingatkan pada seluruh pimpinan daerah untuk berkomitmen dalam melaksanakan isi dari MoU yang telah ditandatangani. Ia juga meminta agar kegiatan ini tidak dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka, sebab KPK akan secara rutin untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan komitmen kedua belah pihak ini secara bertahap.

“Saya ingatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini telah menghabiskan banyak anggaran. Jangan anggap ini sebagai seremonial saja. Kami akan terus melakukan pemantaun dan jika ditemukan ada pimpinan daerah dan DPRD yang tidak serius maka KPK akan lepas tangan dari kegiatan pembinaan terhadap daerah yang tidak serius itu,” tegas Basaria. (nanag/fauzan/Dullah)

---