Pemkab. Konkep Bangun 34 Posyandu Prima di 6 Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan membangun 34 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pembangunan 34 Posyandu Prima yang bersumber dari Dana ALokasi Khusus (DAK) tersebut tersebar di 6 Kecamatan di wilayah Konkep.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Konkep, H. SASTRO, S.E mengatakan bahwa desa yang belum memiliki pos pelayanan kesehatan menjadi pioritas dalam pembangunan Posyandu Prima ini.

“Ada 34 titik dalam hal ini desa yang menjadi sasaran pembangunan Posyandu Prima. Tentunya desa-desa yang belum memiliki Posyandu saat dilakukan pendataan. Posyandu Prima ini lengkap semua fasilitasnya, mulai dari bangunan, penataan halaman, air bersih dan pelengkap lainnya di dalam ruang pelayanan,” ujarnya saat ditemui di kantor Dinkes Konkep belum lama ini.

Sastro menjelaskan, 6 kecamatan yang menjadi titik pembangunan 34 Posyandu Prima yakni, Kecamatan Wawonii Barat sebanyak 5 Posyandu, Wawonii Tengah 4 Posyandu, Wawonii Tenggara 8 Posyandu, Wawonii Timur 5 Posyandu, Wawonii Timur Laut 2 Posyandu, dan Wawonii Utara sebanyak 10 titik pembangunan.

“Dari 7 kecamatan se-Konkep, hanya Wawonii Selatan yang tidak dapat. Karena belum masuk lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan, insya Allah ke depan akan diperjuangkan,” jelasnya.

Sekretaris Dinkes Konkep, BISMAN ABDULLAH, S.KM, M.Kes, saat ditemui secara terpisah mengatakan, semua persyaratan pendukung pembangunan Posyandu Prima tersebut telah dipenuhi oleh Pemkab. Konkep dalam hal ini Dinkes, termasuk ketersediaan lokasi yang merupakan salah satu syarat utama dari Kementerian Kesehatan.

5 JPT Konkep Tunggu Rekomendasi 3 Besar Dari KASN

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tengah melakukan tahapan penjaringan 5 (Lima) Jabatan Pimpnan Tinggi (JPT) untuk posisi jabatan yang kosong yakni, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (PPKBP3A), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPM-PTSP), Inspektur Daerah, dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (Setwan).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Umar, S.Pd mengatakan dari 5 (Lima) JPT yang kosong tersebut telah mendaftar 15 orang pelamar dan masing-masing sudah melakukan asesmen.

“Ada 19 pendaftar untuk 5 posisi jabatan yang kosong, yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas PPKBP3A, Kepala Dinas DPM-PTSP, Inspektur Daerah, dan Sekretaris Dewan,” ujarnya, Senin (16/01/2023).

Umar menjelaskan nantinya untuk 3 besar akan direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selanjutnya menjadi dasar Bupati untuk melakukan disposisi jabatan.

“Nama-nama yang direkomendasikan nanti belum final, semua ppeserta masih berpeluang sama untuk dipilih, karena pejabat yang dipilih merupakan hak perogratif Pak Bupati, mudah-mudahan minggu ini ada jawabannya (KASN),” jelasnya.

Scroll to Top