Korsupgah Korupsi di Konkep, KPK Ingatkan APIP Harus Berani Tegur Pimpinan

By Admin 08 Nov 2021, 12:41:24 WIB Hukum
Korsupgah Korupsi di Konkep, KPK Ingatkan APIP Harus Berani Tegur Pimpinan

Keterangan Gambar : Bupati Konkep, Ir H Amrullah MT didampingi Wabup Konkep, Andi Muhammad Lutfi SE MM dan Sekda Konkep, Ir H Cecep Trisnajayadi MM saat menerima pelakat dari Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar SH MM usai sambutan Korsupgah di salah satu aula Kantor Bupati Konkep, Kamis (18/3).


Langara (konkepkab.go.id) - Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) dalam rangka koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi.


Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar SH MH dalam kesempatan Korsupgah Korupsi di Konkep mengingatkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar tegas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas melalui kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di lingkupnya.


"Secara teknis tim Kami (KPK) akan memberikan cara pencegahan-pencegahan salah satunya penempatan SDM yang profesional di bidangnya, misalnya terkait jumlah, berapa jumlah SDM yang punya kapabilitas, punya sertifikat, punya kemampuan, jadi APIP disini harus berani mengingatkan Kepala Daerah jika melakukan kekeliruan-kekeliruan penempatan SDM, ini salah satunya," jelasnya.


Selain itu perempuan berlatar belakang advokat tersebut juga mengatakan bahwa meskipun Konawe Kepulauan belum mencapai angka minimal 75 persen nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) minimal sudah ada kemauan untuk membangun dan melaksanakan MCP 8 area yang menjadi objek penilaian yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, pelaksanaan pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.


"MCP delapan area sudah mereka lakukan, meskipun belum mencapai angka minimal 75 persen, tetapi angka 73 setidaknya sudah ada kemauan pemerintah daerah untuk membangun dan mencoba memperbaiki seluruhnya, apalagi sebagai daerah yang baru berusia tujuh tahun, butuh kerja keras semua orang," jelasnya. (ain)