Berantas Korupsi, Bupati dan DPRD Konkep Teken MoU dengan KPK

By Admin 29 Mar 2018, 09:36:38 WIB Daerah
Berantas Korupsi, Bupati dan DPRD Konkep Teken MoU dengan KPK

Keterangan Gambar : Bupati Konkep, H. Amrullah didampingi Ketua DPRD Konkep, Musdar, saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di hadapan pimpinan KPK Basaria Panjaitan dan Pj Gubernur Sultra Teguh Setya Budi, (Foto : Nanag)


Kendari, konkepkab.go.id - Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), baru saja digelar di Aula Bahteramas, Rabu (28/3) di Kota Kendari. Rapat tersebut dipimpin langsung Pj. Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi dihadiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan.

Hadir pula Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh dan 17 Kepala Daerah serta pimpinan DPRD yang ada di Bumi Anoa. Rapat koordinasi ini diakhiri dengan kegiatan penandatanganan memorandum of understanding (MoU), antara Bupati dan Pimpinan DPRD se-kabupaten/kota di Sultra dengan Pimpinan KPK yang disaksikan oleh Forkompimda Sultra.

Selain Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Ir H. Amrullah, MT dan Ketua DPRD Konkep, Musdar, S.sos, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekda Konawe Kepulauan Ir. Cecep Trisnajayadi, MM, Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PTSP Konkep.

Seperti daerah lainnya, MoU antara Bupati, DPRD Konkep dengan KPK berisi komitmen dua belah pihak dalam upaya memberantas korupsi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Diantaranya adalah penerapan aplikasi atau Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses perencanaan daerah (e-planning) yang disingkronkan dengan kegiatan penganggaran (e-budgeting), kesepakatan laian adalah peningkatan maturitas atau kematangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Disepakati pula untuk meningkatkan layanan perizinan di daerah yang ditangani oleh Pelayanan Terpadi Satu Pintu (PTSP).

Pimpinan KPK mengingatkan pada seluruh pimpinan daerah untuk berkomitmen dalam melaksanakan isi dari MoU yang telah ditandatangani. Ia juga meminta agar kegiatan ini tidak dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka, sebab KPK akan secara rutin untuk melakukan evaluasi dari pelaksanaan komitmen kedua belah pihak ini secara bertahap.

“Saya ingatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini telah menghabiskan banyak anggaran. Jangan anggap ini sebagai seremonial saja. Kami akan terus melakukan pemantaun dan jika ditemukan ada pimpinan daerah dan DPRD yang tidak serius maka KPK akan lepas tangan dari kegiatan pembinaan terhadap daerah yang tidak serius itu,” tegas Basaria. (nanag/fauzan/Dullah)